PANCASILA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ( N K R I )

 Oleh:

Prof. Dr. H. Muhammad Siri Dangnga, MS

Dosen Universitas Muhammadiyah Parepare

DISAMPAIKAN PADA WORKSHOP PENGINTEGRASIAN

KARAKTER BANGSA DALAM PEMBELAJARAN

MGMP MATEMATIKA SMP/MTs DI HOTEL PARIWISATA

PAREPARE 2011

I. PENDAHULUAN

Perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan merupakan suatu perjuangan yang berat dan beresiko tinggi yang dapat mengorbankan jiwa dan raga. Para pejuang revolusi mempertaruhkan jiwanya demi untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas menuju suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Tentang bhineka Tunggal Ika sebagai suatu konsep yang diambil dari bahasa sangsekerta adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan konsep NKRI. Bhineka Tunggal Ika hendak merangkul keruwetan keberagaman antar suku dan bahasa yang ada di negeri ini dalam konsep kebersamaan dan keIndonesiaan. Konsep ini kadang tidak bisa dipraktekkan dalam dunia nyata, ini terlihat dari seringnya terjadi konflik antar etnis di Indonesia. Demikian pula dengan dijadikannya Pancasila sebagai Dasar Negara merupakan pilar atau dasar yang kuat sebagai pemersatu bangsa menuju bangsa yang maju, adil dan makmur yang mendapat rahmat dan ridha Allah Yang Maha Kuasa.

Lagu dari Sabang sampai Merauke bukan hanya menggambarkan betapa luasnya negeri ini tetapi juga melukiskan betapa beragamnya agama, suku, budaya dan bahasa di negeri yang kita cintai ini. Pengarang lagu tersebut secara sadar memilih memakai konsep Barat–Timur (Sumatera–Papua) dan tidak memakai konsep Utara-Selatan (Kalimantan-Jawa) dalam melukiskan Indonesia. Ia tidak mengambilnya karena sadar bahwa konsep Utara Selatan (Kalimantan-Jawa) tidak cukup kuat merepresentasikan keragaman Indonesia.

Beragamnya agama, suku, ras, daerah dan bahasa di Indonesia juga menyebabkan timbulnya ketegangan-ketegangan hubungan. Ketegangan hubungan ini kemudian menimbulkan konflik. Terkait dengan peristiwa-peristiwa dewasa ini, sejarah bangsa mencatat begitu banyaknya kekerasan antar masyarakat yang terjadi. Kita tidak akan pernah lupa sikap mementingkan daerah, suku, agama, ras, antar golongan sendiri (primordialisme) berupa peristiwa Rengas Dengklok, Sambas, Sampit, Poso, Ambon dan Lombok. Peristiwa-peristiwa ini tak banyak diselesaikan secara hukum. Sebagian besar kita tak bisa melihat hasil kerja aparat hukum dalam mengungkap dan menangkap pelaku kekerasan. Demikian pula timbulnya sikap separatisme yaitu sikap ingin memisahkan diri dari NKRI berupa GAM, Papua Merdeka, RMS merupakan pemicu kemungkinan terjadinya disintegrasi bangsa.

II. PANCASILA DASAR NEGARA DAN SUMBER PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA

Meskipun MPR RI pada tahun 1998 melalui Ketetapan MPR No.18 MPR 1998, telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, bukan berarti ketegangan antara Kelompok Nasionalis dan Kelompok Islam selesai. Peristiwa peringatan Pidato Bung Karno pada 1 Juni 2010, memperlihatkan secara jelas tentang masih belum selesainya ketegangan keduanya dalam memaknai saat lahirnya Pancasila dan “pencipta” konsep Pancasila itu sendiri. Awalnya MPR RI (Ketua MPR Taufik Kemas), hendak menggagas 1 Juni 2010, sebagai Peringatan Hari Lahirnya Pancasila yang diselenggarakan oleh MPR RI. Pengkondisian wacana sudah dilakukan oleh Fraksi PDI Perjuangan dengan hendak mengangkat kembali 1Juni 1945, sebagai hari lahirnya Pancasila. Hal ini segera mendapat tantangan dari ”Wakil Kelompok Islam”. A.M. Fatwa, anggota DPD RI dari DKI Jakarta yang sekaligus Dewan Pembina Partai Amanat Nasional, dalam beberapa surat kabar dengan jelas menyatakan keberatannya apabila MPR RI melakukan Peringatan Hari Lahirnya Pancasila pada 1 Juni 2010. Sesuatu yang diklaim bisa melukai para pendukung hari lahirnya pancasila 23 Juni 1945. Fatwa menyebut titik kompromi bahwa 18 Agustus sebagai hari Konstitusi. Ia juga jelas menyatakan bahwa Pancasila milik seluruh rakyat Indonesia dan bukan hanya milik golongan tertentu. Protes A.M. Fatwa merefleksikan dinamika yang terjadi dalam tubuh MPR yang kemudian segera ditindaklanjuti dengan keputusan bahwa MPR hanya akan menyelenggarakan Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, bukan Peringatan Hari Lahirnya Pancasila (Erma Suryani Ranik, 2010).

Menurut Aburizal Bakrie (2011) bahwa Pancasila semakin terpinggirkan. Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan dengan dialektika reformasi, Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip dan apalagi diterapkan baik dalam konteks ketatanegaraan maupun kemasyarakatan, sehingga dengan demikian sangat jauh dari konteks pembentukan karakter bangsa. Dalam dunia pendidikan, Pancasila sudah tidak lagi menjadi mata pelajaran atau mata kuliah wajib peserta didik. Hal ini tentu saja sangat ironis dan memprihatinkan karena selain melalui jalur pendidikan, nilai-nilai Pancasila tidak dapat diterapkan secara efektif, juga peserta didik menjadi asing dengan hal-ikhwal “apa itu pancasila”?

Filsafat (Nilai-nilai) Pancasila

Menurut Pipin Hanapiah (2002), Pancasila merupakan sistem nilai ideologis yang berderajat artinya, di dalamnya terkandung nilai-luhur (NL), nilai-dasar (ND), nilai-instrumental (NI), nilai-praksis (NP), dan nilai-teknis (NT). Agar ia dapat menjadi ideologi bangsa dan negara Indonesia yang lestari tetapi juga dinamis/berkembang, NL dan ND-nya harus dapat bersifat tetap, sementara NI, NP, dan NT-nya harus semakin dapat direformasi sesuai dengan perkembangan tuntutan zaman.

Uraian sila dari Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Di dalamnya terkandung nilai-nilai bahwa NKRI bukan sebagai Negara Agama dan bukan pula sebagai Negara Sekuler, tetapi NKRI ingin dikembangkan sebagai Negara Beragama. Sebagai bukan negara-agama, NKRI tidak menerapkan hukum agama tertentu sebagai hukum positif, artinya: (1) ideologi negara tidak berasal dari ideologi agama tertentu, (2) Kepala Negara tidak harus berasal dari Agama tertentu, (3) konstitusi negara tidak dari Kitab Suci agama tertentu. NKRI bukan negara sekuler, karena NKRI tidak memisahkan urusan Negara dari urusan agama, artinya: (1) keputusan negara harus didasarkan pada ajaran agama-agama, (2) suara terbanyak dalam lembaga MPR, DPR, dan lain sebagainya harus dilandaskan pada kesesuaiannya dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai negara beragama, NKRI mendasarkan pengelolaan negara pada hukum positif yang disepakati oleh bangsa (MPR, DPR dan Pemerintah) yang warganegaranya beragam agama, sementara negara pun tidak boleh mencampuri urusan aqidah agama apapun, tetapi negara wajib melindungi agama yang resmi diakui oleh negara. Di sini terkandung tekad bahwa mereka yang ber-Aliran Kepercayaan tidak diwajibkan (secara hukum positif) untuk beragama, tetapi mereka dibina oleh Negara (Pemerintah dan Masyarakat) untuk: (1) tidak menjadi atheis, (2) tidak membentuk agama baru, atau (3) sedapat mungkin memilih salah satu agama yang resmi diakui Negara (karena lebih banyak kedekatan ajarannya).

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Di dalamya terkandung nilai-nilai bahwa NKRI merupakan Negara ber-HAM (kemanusiaan), Negara ber-Hukum (yang adil), dan Negara ber-Budaya (yang beradab). Sebagai negara yang ber-HAM, NKRI ingin mengembangkan dirinya sebagai negara yang melindungi dan menegakkan HAM bagi warganegaranya. HAM dimaksud adalah yang sesuai dengan hukum positif Indonesia dan budaya bangsa Indonesia.

Contoh, karena hukum positif Indonesia bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa, maka HAM seperti euthanasia (seperti di Selandia Baru, Belanda) atau aborsi (seperti di Irlandia Utara dan Skotlandia) tidak bisa diundang-undangkan (tidak bisa dijadikan hukum positif di Indonesia). Sebagai negara yang ber-Hukum, NKRI ingin melindungi dan mengembangkan: (1) supremasi hukum, (2) persamaan di muka hukum, (3) menegakkan HAM, dan (4) membudayakan kontrol publik/sosial/ masyarakat atas jalannya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Sebagai negara yang ber-Budaya/Adab, NKRI ingin mengembangkan: (1) cipta, yang dapat melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) karsa, yang dapat melahirkan moral dan etika, (3) rasa, yang dapat melahirkan seni dan estetika, serta (4) karya, yang dapat melahirkan karya-karya monumental dalam arti yang seluas-luasnya. Sebagaimana diketahui, keempatnya itu merupakan unsur dari budaya/adab.

3. Persatuan Indonesia

Di dalamnya terkandung nilai-nilai bahwa NKRI menyatakan diri sebagai negara yang diikat oleh “persatuan” dan “kesatuan”. Nilai persatuan berprinsip pada “bersatu dalam keberagaman/keberbedaan/ ketidaksamaan/heterogenitas”. Sementara, nilai kesatuan berprinsip pada “bersatu dalam keseragaman/ketidakberbedaan/kesamaan/homogenitas”. Nilai-persatuan sebagai faktor penopang dan pemberi peluang nilai-nilai demokratisasi, sivilisasi, penegakan HAM, madanisasi, dan partisipasi (singkatnya kedaulatan rakyat). Sementara, nilai kesatuan sebagai faktor penopang dan pemberi peluang nilai-nilai otokratisasi, militerisasi, etatisasi, dan mobilisasi (singkatnya kedaulatan negara). Sila ketiga ini (Persatuan Indonesia, bukan Kesatuan Indonesia) dengan demikian lebih akan mengedepankan dan memprioritaskan NKRI sebagai negara yang berjiwa civil society.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusya-waratan/Perwakilan

Di dalamnya terkandung makna bahwa NKRI menerapkan asas kerakyatan; asas ini sebagai landasan penerapan kedaulatan rakyat; kedaulatan rakyat ini sebagai basis demokrasi; dan prinsip-prinsip demokrasi itu bersifat universal bagi bangsa-bangsa beradab di dunia. Sebagai negara demokrasi, NKRI menerapkan prinsip-prinsip: (1) pembagian kekuasaan antar lembaga negara, (2) pemilu yang bebas, (3) multi parpol, (4) pemerintahan mayoritas, perlindungan minoritas, (5) pers yang bebas, (6) kontrol publik/sosial, (7) Negara untuk kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik, (8) dan seterusnya. Jadi, NKRI merupakan negara demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pemimpin yang hikmat adalah pemimpin yang berakal sehat, rasional, cerdas, terampil, dan seterusnya pada hal-hal yang bersifat fisik/jasmaniah; sementara kebijaksanaan adalah pemimpin yang berhatinurani, arif, bijaksana, jujur, adil, dan seterusnya pada hal-hal yang bersifat psikis/rohaniah. Jadi, pemimpin yang hikmat-kebijaksanaan itu lebih mengarah pada pemimpin yang profesional (hikmat) dan juga dewasa (bijaksana). Itu semua negara demokratis yang dipimpin oleh orang yang dewasa profesional- dilakukan melalui tatanan dan tuntunan permusyawaratan/perwakilan. Tegasnya, sila keempat menunjuk pada NKRI sebagai Negara demokrasi perwakilan yang dipimpin oleh orang professional dewasa melalui sistem musyawarah (government by discussion).

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Di dalamnya terkandung makna keadilan sosial (keadilan-sosial) atau pemerataan bersama bagi seluruh rakyat (atas dasar keadilan distributif), bukan keadilan bagi segolongan/pemerintah/penguasa. Dengan demikian secara filsafat (hakikat) kelima sila tersebut dipahami sebagai sistem nilai yang mencakup/meliputi (satu kesatuan nilai Pancasila), yaitu bahwa Sila 1 melandasi Sila-sila ke-2, 3, 4, 5; Sila ke-2. melandasi Sila-sila ke-3, 4, 5; Sila ke-3 melandasi Sila-sila ke-4, 5; dan Sila ke-4 melandasi Sila ke-5, sehingga, sebagai contoh, bila berbicara Demokrasi Pancasila misalnya, maka dapat dipahami bahwa Sila ke-4 (negara demokrasi) itu yang dilandasi oleh Sila ke-1 (norma agama), yang menjunjung tinggi Sila ke-2 (HAM, negara hukum, negara budaya), yang mengutamakan Sila ke-3 (persatuan dan kesatuan bangsa), dan yang untuk kepentingan Sila ke-5 (keadilan sosial bagi seluruh rakyat).

Menurut Moerdiono (1995/1996) bahwa ada 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila. Tiga tataran nilai itu adalah:

Pertama, nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip yang bersifat amat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu, yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara. Nilai dasar Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan rakyat, maupun dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat.

Kedua, nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamik dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR.

Ketiga, nilai praksis, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh warganegara secara perseorangan. Dari segi kandungan nilainya, nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan nilai yang dianut, maka sesungguhnya pada nilai praksislah ditentukan tegak atau tidaknya nilai dasar dan nilai instrumental itu. Ringkasnya bukan pada rumusan abstrak, dan bukan juga pada kebijaksanaan, strategi, rencana, program atau proyek itu sendiri terletak batu ujian terakhir dari nilai yang dianut, tetapi pada kualitas pelaksanaannya di lapangan. Bagi suatu ideologi, yang paling penting adalah bukti pengamalannya atau aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu ideologi dapat mempunyai rumusan yang amat ideal dengan ulasan yang amat logis serta konsisten pada tahap nilai dasar dan nilai instrumentalnya. Akan tetapi, jika pada nilai praksisnya rumusan tersebut tidak dapat diaktualisasikan, maka ideologi tersebut akan kehilangan kredibilitasnya.

III. NEGARA KESATUAN REPUBLIK IINDONESIA (NKRI)

Pilar NKRI juga masih terus berproses menuju negosiasi. Secara khusus di daerah-daerah yang punya sejarah ingin memisahkan diri (Aceh dan Papua) dan Yogyakarta. Konsep NKRI yang seharusnya memandang tiap provinsi dalam level dan kewenangan yang sama menjadi konsep yang sedikit mengambang karena diberikannya perlakuan khusus kepada beberapa provinsi. Perlakuan khusus ini diharapkan menjadi titik temu dari berbagai kepentingan yang ada di 3 daerah ini.

A. PENGERTIAN, TUJUAN DAN FUNGSI NKRI

1. Pengertian NKRI

Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat 1, Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya, Negara Indonesia dikenal dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan paham integralistik, setiap unsur merasa berkewajiban untuk menciptakan keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bersama. Lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

1. Negara merupakan suatu susunan masyarakat yang integral.

2. Semua golongan, bagian dan anggotanya berhubungan erat dan merupakan persatuan masyarakat yang organis.

3. Perhimpunan bangsa merupakan hal terpenting dalam kehidupan bersama.

4. Negara tidak memihak atau menjamin kepentingan golongan atau perseorangan.

5. Negara tidak menganggap kepentingan seseorangan sebagai pusat.

6. Negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan rangkaian terjadinya negara RI, dapat disimpulkan bahwa pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk negara yang terdiri dari banyak wilayah/ kepulauan yang tersebar dengan keanekaragaman adat, suku, budaya, dan keyakinan yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu adil dan makmur dengan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia.

2. Tujuan NKRI

Tujuan Negara republik Indonesia tercantum didalam Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yaitu pada pembukaan UUD 1945 yang berbunyi untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruuh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa; kemanusiaan yanga dil dan beradab; persatuan Indonesia; dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

3. Tujuan Negara menurut beberapa ajaran ahli kenegaraan :

a. Ajaran Plato, negara bertujan untuk mewujudkan kesusilaan manusia, sebagai perseorangan (individu) dan sebagai makhluk sosial.

b. Negara kekuasaan, menurut Machiavelli dan Shan Yang. Negara bertujuan untuk memperluas kekuasaan semata-mata. Rakyat harus rela berkorban untuk mencapai kejayaan negara.

c. Ajaran Teokratis (kedaulatan Tuhan) tujuan negara adalah mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan.

d. Ajaran Negara Polis, negara bertujuan mengatur semata-mata keamanan dan ketertiban dalam negara.

e. Ajaran Negara Hukum, negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum memuat hukum yang berlaku di negara itu.

f. Negara Kesejahteraan (welfare state = social service state), tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum.

4. Fungsi NKRI

Beberapa fungsi mutlak dari setiap negara adalah :

a. Melaksanakan penertiban (law and order)

b. Mengusahakan Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat

c. Pertahanan

d. Menegakkan Keadilan

Berdasarkan pemikiran para ahli kenegaraan, tugas-tugas pemerintah dalam mengurus rumah tangga juga memiliki fungi reguler dan fungsi agent of development.

1. Fungsi Reguler

Dalam hal ini, pemerintah menjalankan fungsinya dengan pelaksanaan tugas yang mempunyai akibat langsung ang dirasakan oleh seluruh masyarakat.

a. Negara sebagai political state, yaitu pemeliharaan ketenangan dan ketertiban, serta pertahanan dan keamanan.

b. Negara sebagai diplomatik, yaitu menjalankan kerukunan dan persahabatan dengan negara-negara lain terutama negara tetangga.

c. Negara sebagai sumber hukum, yaitu pemerintah harus bertindak adil terhadap warga negaranya melindungi hak/harta benda setiap warganya dari gangguan anggota masyarakat lain.

d. Negara sebagai adminitratif, pada hakikatnya fungsi ini menitikberatkan pada kekuatan di tangan rakyat, pemerintah hanya menerima pendelegasian yang diberikan rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR dan DPR.

2. Fungsi Agent of Development

Fungsi ini antara lain meliputi sebagai berikut :

a. Sebagai Stabilisator

Pemerintah wajib melaksanakan fungsi stabilisator seperti hal-hal berikut ini.

1). Stabilitas Politik

2). Stabilisasi Ekonomi

3). Stabilisasi Sosial Budaya

4). Sebagai inovator

Menciptakan ide-ide baru terutama yang berhubungan dengan pembangunan. Dalam ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 disebutkan mengenai hal-hal pelimpahan tugas dan wewenang kepada Presiden untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan.

B. SEMANGAT KEBANGSAAN

Untuk menerapkan semangat kebangsaan kepada generasi muda, diperlukan prinsip-prinsip nasionalisme dan patriotisme

1. Nasionalisme

Nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran keanggotaan/warga negara yang secara potensial bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsanya.

a. Nasionalisme dalam arti sempit

Nasionalisme dapat diartikan sebagai perasaan cinta terhadap bangsanya secara berlebih-lebihan sehingga memandang rendah bangsa dan suku bangsa lainnya. Nasionalisme dalam arti sempit sering disebut jingoisme atau chauvinisme.

b. Nasionalisme dalam arti luas

Nasionalisme dalam pengertian ini dapat diartikan sebagai perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air dan bangsanya, tanpa memandang bangsa lain lebih rendah dari bangsa dan negaranya.

2. Patriotisme

Patriotisme adalah semangat dan jiwa yang dimiliki oleh seseorang untuk berkorban/rela berkorban demi nama suatu bangsa atau negara.

Keteladanan dapat diberikan di berbagai lingkungan kehidupan, seperti di lingkungan kehiduan keluarga, masyarakat, sekolah, instansi pemerintah ataupun swasta.

C. SIKAP YANG SESUAI DENGAN NASIONALISME DAN PATRIOTISME

1. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Setia memakai produksi dalam negeri.

3. Rela berkorban demi bangsa dan negara.

4. Bangga sebagai bangsa dan bernegara Indonesia.

5. Mendahulukan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi

6. Menjaga nama baik bangsa dan negara.

7. Berprestasi dalam berbagai bidang untuk mengharumkan nama bangsa dan negara.

8. Setia kepada bangsa dan negara terutama dalam menghadapi masuknya dampak negatif globalisasi ke Indonesia .

D.SIKAP YANG TIDAK SESUAI DENGAN NASIONALISME DAN PATRIOTISME

1. Egoisme

Sikap mementingkan diri sendiri.

2. Ekstrimisme

Sikap keras mempertahankan pendirian dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan pribadi.

3. Terorisme

Tindakan sistematis yang bertujuan menciptakan kepanikan, keresahan dan suasana tidak aman dalam masyarakat.

4. Primordialisme

sikap mementingkan daerah, suku, agama ,ras ,antar golongan sendiri .

5. Separatisme

Sikap yang ingin memisahkan diri dari NKRI

6. Propinsionalisme

Sikap yang hanya mementingkan propinsinya sendiri dan tidak mempedulikan kepentingan propinsi lain.

IV. KESIMPULAN

1. Pacasila dewasa ini terlihat kurang berfungsi sebagai Filsafat dan pandangan hidup serta ideologi bangsa, oleh sebab itu perlu ada upaya nyata untuk membangkitkan fungsi pancasila sebagai ideologi bangsa dan sebagai sumber pendidikan karakter bangsa.

2. Secara filsafat (hakikat) kelima sila dari Pancasila dipahami sebagai sistem nilai yang mencakup/meliputi (satu kesatuan nilai Pancasila), yaitu bahwa Sila 1 melandasi Sila-sila ke-2, 3, 4, 5; Sila ke-2. melandasi Sila-sila ke-3, 4, 5; Sila ke-3 melandasi Sila-sila ke-4, 5; dan Sila ke-4 melandasi Sila ke-5.

3. Ada tiga tataran ideologi Panasila yaitu Pertama, nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Kedua, nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual Ketiga, nilai praksis, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila.

4. Tujuan NKRI adalah untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruuh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa; kemanusiaan yanga dil dan beradab; persatuan Indonesia; dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

5. Fungsi NKRI adalah:

b. Melaksanakan penertiban (law and order)

c. Mengusahakan Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat

d. Pertahanan

e. Menegakkan Keadilan

6. Sikap yang sesuai dengan nasionalisme dan patriotisme adalah: 1). Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 2) setia memakai produksi dalam negeri; 3) rela berkorban demi bangsa dan Negara; 4) bangga sebagai bangsa dan bernegara Indonesia; 5) mendahulukan kepentingan Indonesia dan bangsa di atas kepentingan pribadi; 6) menjaga nama baik bangsa dan Negara; 7) berprestasi dalam berbagai bidang untuk mengharumkan nama bangsa dan Negara; 8) setia kepada bangsa dan negara terutama dalam menghadapi masuknya dampak negatif globalisasi ke Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Erma Suryani Ranik. 2010. Membangun Kerangka Hukum Berdasarkan Empat Pilar Utama Bangsa (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika).

Hasan, Said Hamid, 2010. Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, Jakarta.

(htt://icalbakrie…) Reaktualisasi Nilai-NIlai Pancasila dalam Pendidikan. Didownload 20 September 2011.

Pipin Hanapiah. 2002. Pendidikan Pancasila. Jurusan Ilmu Pemerintahan PISIP UNPAD. Bandung.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: